MAKALAH KEBIJAKAN PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

     1.1  Latar  belakang

Dalam kebijakan publik terdapat beberapa  teori yang diantaranya adalah toeri rasional komprehensif  yang didalamnya  terdapat Proses kebijakan publik yang pada dasarnya merupakan
suatu proses pemecahan masalah secara kolektif. Proses ini dapat dipahami sebagai sebagian dari proses politik, karena melibatkan banyak aktor dalam setiap tahap proses kebijakan. Sebagai proses politik, maka dibutuhkannya model-model tertentu yang melibatkan teori inkremental, dengan pertimbangan politik dan toeri masing-masing. Juga didalamnya terdapat ciri-ciri yang hal itu menjelaskan tentang akibat dari teori dan model-model tertentu yang mempunyai karakteristik masing-masing. Dalam hal ini kebijakan publik yang semula dianggap mementingkan kepentingan diri sendiri ternyata menggaris bawahi aturan yang notabeni demi kepentingan bersama dan hak masing-masing. Juga  mempunyai alternatif tertentu. Akan tetapi, harus melihat pada manfaat dan tidaknya alternatif yang digunakan. Itu juga terdapat dalam teori yang mengedepankan karakteristiknya. Termasuk dalam teori kelembagaan yang semestinya menjujung tinggi hak dan keputusan yang telah menjadi aturan.

Proses kebijakan publik, juga dapat dipahami sebagai proses rasional, karena sejumlah aktor secara rasional berusaha memecahkan masalah publik melalui prosedur pengambilan keputusan secara rasional.

1.2  Rumusan masalah

1. Apa pengertian dan ciri-ciri Teori Rasional Komprehensif ?
2. Apa pengertian dan ciri-ciri Teori Inkremental?
3. Apa fungsi dari Teori Pengamatan Terpadu ?
4. Sebutkan ide-ide untuk tercapainya Teori Elit menurut pakar kebijakan publik ?
5. Konteks apa saja yang terdapat pada Teori Proses ?
6. Bagaimana konsekuensi teori kelompok untuk menanggulangi kebijakan publik ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan dalam kelembagaan ?

1.3  Tujuan

1        Mengetahui pengertian dan ciri-ciri Teori Rasional Komprehensif.

2        Mengetahui pengertian dan karakteristik Teori Inkremental.

3        mengetahui fungsi dari Teori Pengamatan Terpadu.

4        Mengetahui ide-ide untuk tercapainya Teori Elit menurut pakar kebijakan publik.

5        Mengetahui konteks yang terdapat pada Teori Proses.

6        Mengetahui konsekuensi teori kelompok untuk menanggulangi kebijakan publik.

7        Mengetahui pengambilan keputusan dalam kelembagaan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian dan ciri-ciri Teori Rasional Komprehensif

Teori rasional komprehensif adalah Suatu kerangka pendekatan yang logis dan teratur, mulai dari diagnosis sampai kepada tindakan yang didasarkan pada analisis fakta yang relevan. Diagnosis masalah yang dikaji melalui kerangka teori dan nilai-nilai, Perumusan tujuan dan sasaran dalam rangka pemecahan masalah diarahkan untuk merancang alternatif cara-cara untuk mencapai tujuan, dan pengkajian atas efektivitas cara-cara tersebut adalah :

-        Pengambilan keputusan dihadapkan kepada suatu masalah tertentu yang terpisah dari masalah-masalah lainnya, atau paling tidak, dapat diperbandingkan dengan masalah-masalah lainnya;

-        Tujuan, nilai, dan target diperjelas, dan disusun secara berurutan sesuai dengan derajat pentingnya;

-        Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah, hal ini melalui  tahap pengujian dari pihak terkait.

-        Seluruh konsekuensi (bahaya dan manfaat) dari setiap pilihan alternatif. Teori komprehensif lebih mengkrucut pada kepentingan bersama yang notabeni melihat pada akibat.

-        Setiap alternatif beserta konsekuensinya, diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.

-        Pengambil keputusan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencarian tujuan, nilai dan target.

Teori ini juga merupakan salah satu perangkat guna menjelaskan fenomena kebijakan publik yang paling banyak diterima di antara berbagai teori lainnya. Beberapa elemen teori rasional-komprehensif antara lain,

-        Pembedaan makna dari berbagai masalah yang ada .

-        Pencapaian tujuan, nilai dan objektivitas merupakan hal penting bagi pembuat keputusan

-        Memiliki beragam alternatif atas masalah yang dihadapi

-        Tiap alternatif dapat dibandingkan dengan alternatif lain

-        Konsekuensi alternatif turut dipertimbangkan demi pencapaian optimal tujuan, nilai dan objektivitas.

Untuk membedakan model rasional komprehensif dengan model lain maka terdapat atau memiliki karakteristik, antara lain :

-        Penentuan nilai-nilai dan tujuan-tujuan berbeda dan biasanya merupakan prasyaratan untuk mengadakan analisis empiris terhadap alternatif-alternatif kebijakan,

-        Perumusan kebijakan bisa melalui analisis cara dan tujuan. Tentukan terlebih dahulu tujuan, kemudian cari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut,

-        Penilaian terhadap suatu kebijakan dapat dilihat dari ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan,

-        Analisis yang dilakukan secara paripurna (komprehensif), sehingga setiap faktor yang relevan dan penting harus dipertimbangkan dengan seksama,

-        Sangat melandaskan diri pada teori.

v  Ciri-ciri Teori Rasional Komprehensif

-        Dilandasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan yang utuh

-        Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap, menyeluruh dan terpadu

-        Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi yang lengkap, handal dan rinci

-        Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang

2.2 Pengertian dan Karakteristik Teori Inkremental

Uraian mengenai model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul “The Science of Muddling Through” menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut “disjointed incrementalism” atau disebut dengan model inkremental.

Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Perlu diketahui bahwa model ini dibuat atas dasar kritiknya terhadap model rasional komprehensif.

Karakteristik/ ciri-ciri model Inkremental :

1.      Pemilihan nilai-nilai dan tujuan-tujuan disatu pihak serta menganalisis empiris terhadap tindakan yang diperlukan dipihak lain tidak dibedakan satu sama lain tetapi saling berkaitan.

2.      Karena sarana/cara dan tujuan tidak dapat dipisahkan maka analisis cara/sarana dan tujuan seringkali tidak tepat atau terbatas.

3.      Penentuan atas suatu kebijakan yang dapat dikatakan “baik” adalah bila pembuat kebijakan memberikan kesepakatan secara langsung terhadap kebijakan yang dibuat (kendatipun mereka tidak sepaham tentang cara/sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut).

4.      Analisis dibatasi secara drastis yaitu dengan mengabaikan :

a.       kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh hasil yang paling baik/sempurna,

b.      Alternatif-alternatif kebijakan yang paling potensial,

c.       Nilai-nilai yang paling berpengaruh.

d.      Serangkaian kegiatan membandingkan kebijakan yang lama dengan yang baru banyak mengurangi peranan teori.

Dari hal itu Terry W. Hartle telah memberikan kesimpulan atas kelima karakteristik model inkremental sebagai berikut:

1.      Pembuat keputusan tidak keputusan tidak berusaha meneliti dan menilai secara komperensif semua alternatif kebijakan tetapi memusatkan perhatiannya hanya pada kebijakan yang berbeda secara inkremental (berbeda sedikit) dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

2.      Pembuat kebijakan hanya akan mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif-alternatif kebijakan

3.      Setiap alternatif kebijakan hanya akan dinilai secara terbatas dampak-dampak kebijakan yang penting saja.

4.      Setiap masalah yang menentang pembuat keputusan secara terus-menerus diredifinisikan. Inkrementalisme memberi kesempatan penyesuaian tujuan-cara/sarana dan cara/sarana-tujuan yang tidak ada hentinya dengan maksud agar masalahnya dapat diselesaikan secara lebih mudah.

5.      Tidak akan ada keputusan-keputusan atau pemecahan masalah yang dianggap benar, tetapi merupakan serangkaian serangan yang tidak pernah ada hentinya terhadap masalah-masalah yang melalui serangkaian analisis dan penilaian.

6.      Sehubungan dengan itu, maka pembuat keputusan inkramental digambarkan bersifat mengobati (remidial) yaitu lebih diarahkan pada pemecahan masalah-masalah sosial yang kongkrit yang ada sekarang dan bukannya untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan sosial dimasa yang akan datang.

Hal yang paling mendasar dari model inkramental adalah dari adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan, maka model inkremental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Yang menjadi landasan pembuat kebijakan publik adalah pada hasil evaluasi dan analisis empiris terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan publik yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan hanya menambah mengurangi dan memodifikasi program dan kebijakan publik tadi sedikit-sedikit untuk dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan yang baru. Dengan kata lain kebijakan baru adalah variasi dari kebijakan sebelumnya.

Model pembuatan kebijakan inkremental adalah yang paling cocok untuk masyarakat yang majemuk.

2.3  Fungsi dari Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scaning Theory)

Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep baru yaitu seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aitai Etzioni yaitu pengamatan terpadu (Mixid Scaning) sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai.

Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda.

Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan.

2.4  Ide-ide untuk tercapainya Teori Elit menurut pakar kebijakan publik.

Teori elit menganggap bahwa kebijakan publik sekedar representasi dari sekelompok elit yang berkuasa (pemerintah). Teori ini menjelaskan termarginalkannya massa dalam proses pembuatan kebijakan. Thomas Dye dan Zeigler dalam The Irony of Democracy meringkas beberapa ide dari teori elit yang antara lain,

-        Masyarakat tersegregasi pada kelompok yang memiliki kekuasaan dan tak memiliki kekuasaan

-        Sebagian kecil dari mereka yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah

-        Gerakan elit pada mulanya bersifat perlahan dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas dan revolusi

-        Elit berpengaruh besar pada kesepakatan sistem sosial

-        Kebijakan publik tak merepresentasikan kepentingan massa melainkan elit

-        Elit lebih mempengaruhi massa di bandingkan massa mempengaruhi elit

Disadari atau tidak, teori elit lebih memusatkan perhatian pada kepemimpinan sistem politik yang dengan demikian teori ini lebih memiliki kapabilitas guna menjelaskan fenomena yang terjadi pada negara-negara otoritarian dan totalitarian semisal berbagai negara blok komunis di banding dengan negara plural layaknya Amerika.

2.5  konteks yang terdapat pada Teori Proses.

Dalam teori proses ini di bagi menjadi beberapa konteks yaitu :

1)      Teori pengharapan

2)      Pembentukan perilaku

3)      Teori porter-lawler

4)       Teori keadilan

1.      Teori penghargaan

Konsep ini berhubungan erat dengan motivasi, menurut Victor Vroom, “pengharapan bahwa peningkatan usaha akan mengarah ke peningkatan balas jasa”.

2.      Pembentukan Perilaku

Adalah tindakan/ pendekatan lain terhadap motivasi yang dapat mempengaruhi dan merubah perilaku kerja.

Ada 4 teknik yang dapat dipergunakan manager untuk mengubah perilaku bawahan :

1.      Penguatan positif

2.      Penguatan negatif

3.      Pemadaman

4.      hukuman

3.      Teori porter lawler

Adalah teori pengharapan dari motivasi dengan versi orientasi masa mendatang dan juga menekankan antisipasi tanggapan-tanggapan atau hasil-hasil.

Model ini menyajikan bagaimana seharusnya memotivasi bawahan dan juga implikasi bagi organisasi, model tersebut mencakup:

a)      Pemberian penghargaan yang sesuai dengan kebutuhan bawahan

b)      Penentuan prestasi yg diinginkan

c)      Pembuatan tingkat prestasi yang dapat dicapai

d)     Penghubungan penghargaan dengan prestasi

e)      Penganalisaan faktor² yg bersifat berlawanan dengan efektivitas penghargaan

4.      Teori keadilan

Teori ini mengemukakan bahwasanya orang akan selalu cenderung membandingkan antara masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaanya dalam bentuk pendidikan, pengalaman, dan usaha.

2.6  konsekuensi teori kelompok dalam kebijakan publik.

Teori ini menekankan kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan antarberbagai kelompok yang saling bersaing. Dalam hal ini, ia dapat menjadi kelompok kepentingan ketika melakukan klaim melalui jalur pemerintahan. Pada perkembangannya, cukup banyak pula ditemui berbagai kelompok kepentingan yang pada akhirnya terintegrasi dalam mekanisime sistem politik.   

2.7  Pengambilan keputusan dalam Teori Kelembagaan.

Dalam tori kelembagaan seharusnya ada pengambilan keputusan yang bisa menghasilkan keputusan akurat, guna pencapaian dalam situasi tertentu. Dan juga melihat pada konsekuensinya untuk mempertimbangkan yang pasti dan tidak pasti. Keputusan kelembagaan juga berpengaruh pada lingkungan di sekitar kita yang pada akhirnya memotivasi kita untuk bertindak berdasarkan koredor yang yang telah kita putuskan. Langkah-langkah dalam membuat keputusan semantik dalam kelembagaan sebagai berikut :

1)      Menggambarkan dan mengenali masalah dan kesempatan.

2)      Mengidentifikasi dan menganalisis macam langkah tindakan

3)      alternatif, mengestimasi pengaruhnya dalam masalah atau kesempatan.

4)      Memilih tindakan yang sesuai dengan keputusan.

5)      Mengimplikasikan tindakan yang berdasarkan peraturan kelembagaan.

6)      Mengevaluasi hasil dan kelanjutannya sebagaimana diperlukan.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Teori rasional komprehensif termasuk proses politik, yang pada setiap tahap akan timbul negosiasi dan kompromi dari masing-masing actor yang terlibat, dengan pertimbangan politik masing-masing. Juga didalamnya terdapat ciri-ciri yang hal itu menjelaskan tentang akibat dari teori dan model-model tertentu yang mempunyai karakteristik masing-masing, teori incremental. Dalam hal ini kebijakan publik yang semula dianggap mementingkan kepentingan diri sendiri kini mengacu pada kepentingan bersama dan hak masing-masing. Juga  mempunyai alternatif-alternatif tertentu. Seperti yang di kukakan teori proses dan teori kelembagaan yang hal ini mengedepankan keputusan  dan hak masing-masing. Disamping mempunyai perbedaan juga merespon pada karakteristik teori itu sendiri.

3.2  Saran

a.       Agar mementingkan hak bersama dan mendahulukan kebijakan publik.

b.      Supaya bisa menganlisa pada pokok-pokok tertentu yang hasilnya tidak merugikan.

c.       Supaya mengedepankan keputusan, aturan yang berlaku dan di buat resmi.

d.      Harus menekankan kepentingabn kelompok yang sudah di revisi oleh pemerintah.